PPID PELAKSANA BADAN PENDAPATAN DAERAH

STRUKTUR PPID PELAKSANA

INFORMASI SETIAP SAAT

  1. Agenda Kerja Pimpinan
  2. Surat Keluar 2023
  3. Laporan Pelayanan Informasi Publik
  4. Realisasi Tepra Agustus
  1. Daftar Informasi Publik 2023
  2. Daftar Informasi Publik 2024
  3. Daftar Informasi Publik 2025
  1. Laporan Keuangan Tahun 2023 (Audited)
  2. Perkembangan Kepegawaian Bapenda Tahun 2019-2023

INFORMASI BERKALA

  1. Profil Badan Pendapatan Daerah
  2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah
  3. Visi dan Misi
  1. LHKPN 2023
  2. LHKPN 2024
  1. Renja Bapenda 2023
  2. Renja Bapenda 2024
  3. Renstra 2016-2021
  4. Renstra 2021-2026
  1. DPA 2023
  2. DPA 2024
  1. Laporan Keuangan 2023 (Audited)
  2. Laporan Keuangan 2024
  1. Pembangunan Gedung Kantor Bapenda
  2. Gambar Rencana Kerja Pembangunan Gedung Kantor Bapenda
  3. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bapenda
  4. Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Gedung Kantor Bapenda
  5. Rekapitulasi HPS Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bapenda

INFORMASI SERTA MERTA

Informasi Publik yang mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum

Informasi ini tidak disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah karena tidak berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Contoh Informasi Serta Merta :
Bencana Alam, Bencana Sosial, Rencana Gangguan terhadap Utilitas Publik, dsb.

INFORMASI DIKECUALIKAN

NO INFORMASI DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK JANGKA WAKTU
1. Surat usul/laporan/pengaduan dari UPTPPD BAPENDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH tentang dugaan pelanggaran disiplin UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia Tidak terbatas
2. Berita Acara Pemeriksaan/Berita Acara Permintaan Keterangan dugaan pelanggaran displin UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h Bersifat rahasia berdasarkan ketentuan PP 53/2010 tentang Peraturan Disiplin PNS Tidak terbatas
3. SK Hukuman Displin UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia Tidak terbatas
4. Identitas PNS hukuman dispilin UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia Tidak terbatas
5. Surat usul cerai/SK cerai/ ldentitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia Tidak terbatas
6. Data hasil check up perorang CPNS UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia Tidak terbatas
7. Data hasil tes potensi perorang PNS UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia Tidak terbatas
8. Dokumen dan Formulir lsian Pegawai UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia Tidak terbatas
9. Biodata elektronik PNS (database) yang terkait dengan data pribadi UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia Tidak terbatas
10. Berkas/arsip dokumen PNS staf BAPENDA Provinsi Kalimantan Tengah UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia Tidak terbatas
11. Daftar rencana penempatan CPNS/PNS UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h Mencegah kolusi Sampai dengan penyerahan SK
12. Data rencana usulan penempatan PNS dalam jabatan struktural UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h Menjaga iklim kondusif dilingkungan kerja Sampai dengan pelantikan
13. Dokumen penawaran tender (rincian harga satuan) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 2 Terciptanya persaingan usaha yang sehat Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa
14. Proses evaluasi pengadaan barang/jasa UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan h Melindungi proses tender tetap dapat dipertanggungjawabkan Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa
15. Plafon anggaran kegiatan pengadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan h Membuat harga wajar sesuai dengan harga pasar Sampai selesainya pengadaan barang/jasa
16. Rician HPS pada saat pengadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan h Membuat harga wajar sesuai dengan harga pasar Sampai pemenang di tetapkan
17. Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 Karena belum hasil audit Laporan Keuangan BAPENDA Provinsi Kalimantan Tengah yang disusun sesuai dengan standar akutansi yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam CALK BAPENDA Provinsi Kalimantan Tengah Setelah audit BPK selesai dan laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah selesai
18. Neraca Tahun Berjalan UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 Karena belum hasil audit Laporan Keuangan BAPENDA Provinsi Kalimantan Tengah yang disusun sesuai dengan standar akutansi yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam CALK BAPENDA Provinsi Kalimantan Tengah Setelah audit BPK selesai dan laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah selesai
19. Catatan atas laporan keuangan (CALK) yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 Laporan Keuangan BAPENDA Provinsi Kalimantan Tengah yang disusun sesuai dengan standar akutansi yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam CALK BAPENDA Provinsi Kalimantan Tengah Setelah audit BPK selesai dan laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah selesai
20. Daftar aset dan inventaris BAPENDA Provinsi Kalimantan Tengah Tahun berjalan UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 Laporan Keuangan BAPENDA Provinsi Kalimantan Tengah yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam CALK BAPENDA Provinsi Kalimantan Tengah Setelah audit BPK selesai dan laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah selesai
21. Alamat Internet Protokol Badan Publik UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 ayat 1,2 dan 3 Menjaga/melindungi hak akses Tidak Terbatas
22. Fisik/topologi jaringan layanan samsat UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 ayat 1,2 dan 3 Menjaga/melindungi hak akses Tidak Terbatas
23. Identitas wajib pajak (sepanjang tidak dalam rangka proses penegakan hukum dan perintah pengadilan) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 26 ayat 1 (penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan) aturan ini diturunkan dalam PP No.82 Tahun 2012 dan PP No.71 Tahun 2019 Menjamin kerahasiaan data wajib pajak Tidak Terbatas

Profil PPID Pelaksana

  1. SK Penetapan PPID 2024
  2. Jam Pelayanan PPID
  3. Hak Permohonan Informasi
  4. Maklumat Pelayanan Informasi

SOP Layanan

  1. Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan
  2. Pendokumentasian Informasi Publik
  3. Pengelolaan Keberatan Atas Informasi
  4. Pengelolaan Permohonan Informasi
  5. Pengujian Tentang Konsekuensi Informasi Publik

Layanan Informasi PPID

  1. Daftar Informasi Publik
  2. Formulir Keberatan Informasi Publik
  3. Register Keberatan Informasi Publik
  4. Register Permintaan Informasi Publik